KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan “Wali Kota Kendari Menyapa” bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kecamatan Mandonga-Puuwatu. Kegiatan berlangsung di pelataran Kantor Camat Puuwatu, Selasa 18 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat kelurahan, mulai dari persoalan persampahan, banjir, jalan rusak, penerangan jalan hingga persoalan data penerima bantuan sosial.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengatakan, kegiatan tersebut sengaja digelar untuk memperluas ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, pemerintah membutuhkan perspektif warga yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Wali Kota Siska hadir bersama Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, termasuk anggota DPRD dari daerah pemilihan Mandonga dan Puuwatu.
“Tidak semua orang bisa menyuarakan apa yang terjadi. Kacamata saya dan Pak Wakil berbeda dengan kacamata Bapak/Ibu,” kata Wali Kota Siska.
Wali kota menilai keberadaan ketua RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat sangat penting karena mereka berinteraksi langsung dengan warga setiap hari. Aspirasi dari unsur tersebut dinilai dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai kondisi di lapangan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah persoalan persampahan. Wali Kota Siska mengungkapkan, produksi sampah di Kota Kendari saat ini telah mendekati 300 ton per hari. Sekitar 85 persen di antaranya berasal dari rumah tangga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Kendari menyiapkan program Lembaga Penanganan Sampah (LPS) berbasis kelurahan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menjawab keterbatasan sarana dan armada pengangkutan sampah milik pemerintah.
“Persampahan ini tanggung jawab kita semua. Bukan sampah ini tanggung jawab pemerintah saja,” tegasnya.
LPS akan melibatkan unsur masyarakat di tingkat kelurahan, seperti RT, RW, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Mereka akan membahas mekanisme pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan dari rumah ke rumah, pengelola, hingga pembagian tugas dan pembiayaan.
Pemkot menargetkan program tersebut mulai berjalan pada November 2026. Saat ini, tahapan sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, dengan pilot project pada delapan kecamatan dan 15 kelurahan.
Untuk mendukung pengangkutan, pemerintah mendorong penggunaan kendaraan roda tiga yang dapat menjangkau lorong-lorong permukiman. Sistem ini dinilai lebih sesuai dibandingkan truk berukuran besar yang sulit masuk ke kawasan permukiman padat.
Selain pengangkutan, masyarakat juga didorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah bernilai ekonomi dapat disalurkan melalui bank sampah sehingga masyarakat berpotensi memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang mereka hasilkan.
Dalam dialog tersebut, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan. Warga dari Mandonga, Korumba dan Lalodati mengeluhkan banjir yang kerap terjadi di lingkungan mereka. Kelurahan Watulondo juga menyampaikan persoalan serupa, meski di wilayah tersebut dan Lalodati telah mulai dilakukan pengelolaan sampah secara mandiri.
Persoalan penerangan jalan turut menjadi perhatian. Warga mengeluhkan sejumlah lampu jalan di lorong-lorong yang tidak berfungsi, termasuk kawasan di sekitar belakang Rumah Jabatan Gubernur dan jalur dua yang dinilai rawan kecelakaan ketika malam hari.
Sementara warga Kelurahan Punggolaka menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang rusak. Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan perubahan data kemiskinan. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bantuan sosial mengaku kehilangan bantuan setelah mengalami perubahan klasifikasi atau desil dalam pendataan.
Wali Kota Siska mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
Wali kota berharap dialog semacam ini dapat memperkuat kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan perkotaan.
“Kita ingin Kota Kendari menjadi kota yang bersih, tertib dan indah. Untuk itu, peran serta seluruh lapisan masyarakat, khususnya di tingkat kelurahan, RT dan RW sangat kami harapkan,” ujar wali Kota Siska.
Melalui kegiatan “Wali Kota Kendari Menyapa”, pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi nyata di lingkungannya. Aspirasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan agar pembangunan Kota Kendari semakin tepat sasaran. (ADV/RBP).
