KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dan Pemerintah Kabupaten Konawe mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, Kamis 17 September 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman dan ditemani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Amir Hasan.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri menyampaikan bahwa Tim Pemantauan, Pengawasan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah memiliki tugas melakukan koordinasi, pengumpulan data, analisis, hingga verifikasi data pertumbuhan ekonomi di daerah.
Berdasarkan data BPS yang dihimpun Kemendagri, ekonomi Kota Kendari tumbuh sebesar 5,16 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 7,78 persen pada Triwulan I 2026 dan berada pada angka 6,58 persen pada Triwulan II 2026.
Pertumbuhan ekonomi Kota Kendari tersebut antara lain ditopang oleh sejumlah sektor yang mengalami peningkatan signifikan. Sektor konstruksi tumbuh dari 1,26 persen pada 2025 menjadi 13,88 persen pada Triwulan I 2026. Sektor real estat mencapai 8,36 persen, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh hingga 17,36 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga meningkat dari 2,98 persen pada 2025 menjadi 7,40 persen pada Triwulan I 2026.
Wakil Wali Kota Kendari menjelaskan, peningkatan sektor pertanian tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat. Menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian Pertanian telah memberikan dampak terhadap aktivitas pertanian di kawasan Amohalo.
“Komunikasi Pemerintah Kota dengan Kementerian Pertanian itu sangat luar biasa intensnya. Alhamdulillah melalui pendekatan itu banyak bantuan yang turun ke Amohalo sehingga sawah pertanian kami hampir tidak ada yang tidak terisi,” ungkapnya.
Keberhasilan tersebut, lanjutnya, akan menjadi salah satu model yang akan direplikasi di wilayah Labibia.
Selain sektor yang tumbuh positif, rapat juga mengevaluasi sejumlah sektor yang mengalami perlambatan, di antaranya industri pengolahan yang turun dari 12,47 persen pada 2025 menjadi 3,81 persen pada Triwulan I 2026. Dari sisi realisasi APBD per 16 September 2026, Kemendagri mencatat realisasi Kota Kendari mencapai 68,01 persen dari pagu yang tercatat Rp17,93 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja modal berada pada angka 46,69 persen dan belanja bantuan sosial mencapai 99,53 persen atau sekitar Rp192,3 juta pascabencana banjir. Wakil Wali Kota meyakinkan bahwa percepatan pelaksanaan kegiatan di lapangan terus dilakukan.
“Insya Allah di Triwulan ketiga, Triwulan keempat itu sudah paling tidak 90 persen sudah kita selesaikan. Yakin dan percaya ini lompat cepat sekali nanti di belanja modal,” tegasnya.
Rapat koordinasi juga membahas sejumlah persoalan lintas wilayah yang dinilai perlu segera diselesaikan untuk mendukung iklim investasi dan pembangunan. Salah satunya terkait penetapan tata ruang serta tapal batas wilayah administrasi antara Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.
Kemendagri menegaskan akan memfasilitasi percepatan penyelesaian batas wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bahwa penempatan gerbang atau penanda fisik tidak dapat dijadikan sebagai dasar penetapan batas administrasi, karena batas wilayah harus mengacu pada ketentuan dan penetapan resmi.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keterbatasan pasokan bahan bangunan, khususnya pasir atau material Galian C, yang berdampak terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa kondisi tersebut turut dikeluhkan kontraktor dan instansi teknis karena dapat memengaruhi percepatan pembangunan.
Kemendagri kemudian menyambut keterbukaan daerah dalam menyampaikan berbagai kendala dan aspirasi tersebut serta mendorong pelaksanaan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk melalui fasilitasi Investment Debottlenecking Clinic untuk membantu mengurai hambatan perizinan, lahan, maupun batas wilayah. (ADV/FR).
