KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa islam (HMI) menyambangi kantor Wali Kota Kendari guna membawa aspirasi terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mempertanyakan terkait atrean di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kendari yang mengular.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kendari, Sudirman yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari dan juga asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Adriana Musaruddin, Kamis 17 September 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara Pemerintah Kota Kendari dan massa aksi yang menyampaikan sejumlah persoalan yang dirasakan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi mengenai kelangkaan BBM bersubsidi yang dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Mereka menyoroti panjangnya antrean di sejumlah SPBU di Kota Kendari yang tidak hanya mengganggu pengguna kendaraan, tetapi juga berpotensi menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Massa juga meminta adanya langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Selain persoalan BBM, massa turut menyampaikan sejumlah isu lain, di antaranya kondisi infrastruktur, lingkungan, dan tata ruang kota. Mereka juga meminta agar pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap praktik pembelian BBM secara berulang maupun penggunaan kendaraan atau tangki berkapasitas besar yang dinilai dapat memengaruhi ketersediaan BBM bagi masyarakat.
Massa aksi juga mengusulkan sejumlah alternatif penanganan, termasuk penerapan sistem pembatasan kendaraan berdasarkan pelat nomor seperti sistem ganjil-genap yang diterapkan di sejumlah daerah. Mereka meminta agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada dialog, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata sesuai kewenangan pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah melakukan sejumlah langkah untuk menangani persoalan BBM. Salah satunya dengan menugaskan aparat terkait untuk menertibkan penjualan BBM bersubsidi yang dijual kembali secara eceran dengan harga non-subsidi. Menurutnya, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga agar BBM bersubsidi tepat sasaran.
Wawali juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kendari telah berkomunikasi dengan pihak Pertamina terkait penambahan kuota BBM bersubsidi untuk Kota Kendari. Wawali mengatakan, penambahan kuota tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi antrean di SPBU.
“Pemerintah juga akan terus melakukan koordinasi dan pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik pembelian BBM secara berulang dan penjualan kembali secara eceran,” ujarnya.
Wawali Sudirman menegaskan, Pemerintah Kota Kendari terbuka terhadap masukan dan rekomendasi yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa. Wawali menambakan, penanganan persoalan BBM membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat dalam upaya penertiban penjualan BBM bersubsidi secara eceran.
Dalam kesempatan itu, pemerintah juga meminta waktu untuk menindaklanjuti langkah penertiban dan memastikan kebijakan yang diambil tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. (ADV/FR).
