KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dalam rangka mengevaluasi implementasi 9 program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar rapat koordinasi (Rakor) evaluasi implementasi 9 program tersebut.
Rakor yang berlangsung diruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari ini dipimpin langsung oleh Sekda Kota Kendari, Amir Hasan, Senin 29 Juni 2026.
Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi sebelumnya yang digelar pada Selasa, 9 Juni 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan pelaksanaan sembilan program strategis yang mendukung transformasi layanan pertanahan dan tata ruang, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Sekda Kota Kendari Amir Hasan menegaskan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam mempercepat implementasi program yang telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan Kementerian ATR/BPN dan KPK.
“Setiap instansi harus memastikan seluruh target dan tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” kata Amir Hasan.
Jenderal ASN Pemkot Kendari ini juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk terus meningkatkan koordinasi, melakukan pembaruan data secara berkala, serta menyelesaikan berbagai kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program.
“Langkah tersebut dinilai penting guna mendukung terwujudnya layanan pertanahan dan tata ruang yang semakin modern, efektif, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” jelasnya.
Rapat koordinasi dihadiri Inspektur Kota Kendari, Kepala Bappeda Kota Kendari, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kendari, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kendari, Kepala Bagian Kerja Sama Setda Kota Kendari, serta Yusmar Saranani, S.IP.
Melalui forum tersebut, masing-masing perangkat daerah menyampaikan perkembangan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya, termasuk berbagai capaian, kendala, serta langkah percepatan yang akan dilakukan. Evaluasi bersama diharapkan mampu menghasilkan solusi terhadap hambatan yang masih ditemui sehingga implementasi program dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus mendukung pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pencegahan korupsi melalui sistem administrasi pertanahan yang lebih tertib, akuntabel, dan terintegrasi. (ADV/RBP).
