KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan dan menciptakan sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan dan akuntablel di Kota Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi (Rakor) di aula samaturu balai Kota Kendari, Selasa 15 September 2026.
Langkah tersebut dilakukan oleh Pemkot Kendari dalam rangka memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan melakukan pendalaman terhadap perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Kegiatan ini dihadiri langsung Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Edy Suryanto, Ak., MM., bersama jajaran. Hadir pula pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, seluruh kepala OPD serta camat lingkup Pemkot Kendari.
Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar semakin bersih, transparan dan akuntabel.
Menurut Wali Kota Siska, agenda rapat tidak hanya membahas aspek administratif, tetapi juga menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi KPK, termasuk pemantauan tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI).
“Pencegahan korupsi bukan hanya sekadar pemenuhan indikator dalam monitoring, controlling, surveillance for prevention berbasis risk based surveillance (MCSP-RBS), ataupun hasil Survei Penilaian Integritas (SPI), melainkan sebuah kewajiban moral untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Wali Kota Siska.
Dalam forum tersebut, Pemkot Kendari juga memaparkan sejumlah perkembangan tata kelola pemerintahan. Di antaranya progres tindak lanjut rekomendasi SPI 2025 triwulan pertama, pelaksanaan APBD, sertifikasi aset, serta penerapan sistem merit dan manajemen talenta.
Ketua Komwil IV APEKSI ini, berharap kehadiran Tim Korsup KPK dapat membantu pemerintah daerah menemukan solusi atas berbagai hambatan yang masih dihadapi, baik dalam aspek administratif maupun teknis.
Wali Kota menilai evaluasi secara langsung diperlukan agar setiap persoalan tidak berhenti pada laporan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah perbaikan yang konkret.
Melalui diskusi interaktif tersebut, Wali Kota Siska mendorong adanya rumusan langkah strategis untuk meningkatkan capaian MCSP-RBS dan indeks tata kelola Pemerintah Kota Kendari secara substantif.
“Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD dan jajaran yang hadir untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Sampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, dan simak dengan saksama seluruh arahan serta rekomendasi yang diberikan oleh tim koordinasi dan supervisi KPK RI,” ujarnya.
Ketua HKTI Kota Kendari ini, meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi perbaikan. Menurutnya, penguatan tata kelola harus menjadi kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah.
Pemkot Kendari juga mendorong sinergi antara eksekutif, legislatif dan lembaga pengawasan agar perbaikan tata kelola dapat berjalan konsisten.
Wali Kota Siska menegaskan, upaya memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, PBJ dan pengawasan pada akhirnya diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan penguatan pengawasan dan tindak lanjut rekomendasi yang lebih cepat, Pemkot Kendari berharap kualitas tata kelola pemerintahan terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (ADV/FR).
