KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari, Rizky Brilian Pagala, S.Ars., menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor utama dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara penyambutan Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., dan Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, S.E., di Aula Samaturu Balai Kota Kendari, Sabtu, 1 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Rizky Brilian Pagala menyoroti peran DPRD sebagai lembaga yang tidak hanya bermitra dengan eksekutif dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga memiliki tugas penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota benar-benar transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Rizki Brilian Pagala.
“Kami akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut dalam sambutannya.
Menurut Rizky Brilian Pagala, salah satu aspek utama dalam pengelolaan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi kepada publik.
Ia menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan harus bisa diaudit dengan jelas sehingga tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” kata Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kadia-Wuawua tersebut.
“Program-program yang dijalankan oleh pemerintah kota harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sebatas rencana di atas kertas,” tambahnya.
Rizky Brilian Pagala juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan dan profesional.
“Kami di DPRD Kota Kendari akan terus melakukan pengawasan terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota,” kata Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari periode 2019-2024 ini.
Ia menegaskan akan memberian masukan jika dalam perjalannya ada kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
“Jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tentu kami akan memberikan masukan dan evaluasi demi perbaikan yang lebih baik,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., mengungkapkan pihaknya bersama Wakil Wali Kota akan langsung fokus pada implementasi program 100 hari kerja.
Program 100 hari kerja ini mencakup berbagai sektor, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa program 100 hari kerja ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kami akan berusaha merealisasikan kebijakan yang sudah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kendari,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, S.E., juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan menyukseskan program-program yang akan dijalankan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan kota.
“Kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari warga. Mari kita bersama-sama membangun Kota Kendari agar menjadi lebih maju dan sejahtera,” tuturnya. (ADV/IRN)
