KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – DPRD Kota Kendari angkat bicara terkait viralnya pengaduan para driver ojek online mengenai dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan yang beredar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Para driver ojol tersebut mengadu ke Polresta Kendari pada Selasa (4/3/2025) malam, setelah kendaraan mereka mengalami mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kendari.
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Zulham Damu, menyatakan akan segera memanggil semua pihak terkait, termasuk Pertamina, untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Kami akan memanggil pihak Pertamina secara kelembagaan dan melakukan pemeriksaan secara komprehensif, mulai dari depo hingga stasiun pengisian bahan bakar. Kami akan memastikan seluruh proses distribusi BBM, dari hulu hingga hilir, apakah sudah sesuai standar atau tidak,” ujar Zulham saat ditemui pada Rabu (5/3/2025).
Menurut Zulham, jika benar terjadi pengoplosan BBM, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum serius yang merugikan masyarakat, khususnya kalangan bawah yang bergantung pada BBM subsidi.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga tindakan yang berpotensi melawan hukum. Selain merugikan negara, hal ini juga merugikan konsumen, terutama masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi dengan kualitas yang layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Zulham menyoroti pentingnya peran Pertamina dalam memastikan kualitas BBM yang beredar di masyarakat.
“Harusnya Pertamina hadir sebagai perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyediakan energi berkualitas. Kejadian ini justru menimbulkan kesan bahwa masyarakat dibiarkan dalam ketidakpastian mengenai kualitas BBM yang mereka gunakan,” katanya.
Zulham juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan ketidaksesuaian kualitas BBM yang mereka temui.
“Kami mengimbau masyarakat agar proaktif dalam melaporkan jika menemukan indikasi BBM yang tidak sesuai standar. Laporan bisa disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau langsung ke DPRD,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Jabar Al Jufri, turut menyoroti dampak buruk yang ditimbulkan oleh dugaan Pertalite oplosan terhadap kendaraan para driver ojek online. Politisi PKS ini meminta agar Pertamina segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat mengenai kualitas BBM yang mereka distribusikan.
“Dengan adanya isu serupa di tingkat nasional dan sekarang terjadi di daerah, Pertamina harus bertanggung jawab dan memberikan penjelasan yang transparan mengenai kualitas BBM yang mereka salurkan,” ujar Jabar.
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kambu – Baruga, Jabar berjanji akan memanggil Pertamina Kendari untuk memberikan klarifikasi resmi terkait permasalahan ini.
“Kami tidak bisa membiarkan masyarakat terus dirugikan. Kami akan memanggil pihak Pertamina Kendari untuk menjelaskan secara detail bagaimana kontrol kualitas BBM dilakukan sebelum sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Dengan adanya langkah tegas dari DPRD Kota Kendari, masyarakat berharap agar permasalahan ini segera mendapat solusi yang jelas dan tidak terulang kembali di masa mendatang.
Selain itu, pihak DPRD juga menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi kepentingan masyarakat luas, terutama pengguna BBM subsidi yang selama ini bergantung pada kebijakan pemerintah dalam hal energi.
