KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Fenomena anak jalanan di Kota Kendari kian menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya aktivitas kota dan rencana penyelenggaraan agenda internasional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur dalam menertibkan keberadaan anak jalanan yang dinilai semakin meresahkan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari, LM. Rajab Jinik, menilai persoalan anak jalanan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu sosial biasa. Ia menyebut, situasi di lapangan telah berkembang menjadi persoalan ketertiban umum yang berdampak langsung terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga di Kota Kendari. Bahkan sudah ada kejadian yang menimbulkan korban jiwa akibat aktivitas anak jalanan di jalan raya. Karena itu, kami mendorong Pemerintah Kota Kendari untuk bersikap tegas. Jangan ada lagi dispensasi,” ungkapnya saat ditemui di gedung DPRD, Senin, 6 April 2026.
Menurut dia, keberadaan anak jalanan di sejumlah titik lampu merah tidak hanya menimbulkan kemacetan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ia mencontohkan praktik meminta uang secara paksa hingga tindakan yang dinilai mengganggu pengendara.
Politikus Golkar itu menyentil pola kemunculan anak jalanan yang dinilai tidak sepenuhnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Ia menduga adanya unsur terorganisir dalam aktivitas tersebut.
“Kalau kita lihat pola yang ada, ini bukan semata-mata karena kebutuhan ekonomi. Ada indikasi bahwa mereka diorganisir untuk meraup keuntungan. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima DPRD, sejumlah anak jalanan yang terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Dinas Sosial bukan berasal dari Kota Kendari. Bahkan, sebagian di antaranya diduga berasal dari luar daerah, termasuk dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Setiap kali diamankan, banyak yang ternyata bukan warga Kendari. Ini artinya ada mobilisasi dari luar daerah. Ini harus menjadi catatan penting bagi Satpol PP dan Dinas Sosial untuk bertindak lebih tegas dan sistematis,” tegasnya.
Meski demikian, Rajab Jinik mengakui bahwa Pemkot Kendari masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dalam penanganan anak jalanan, seperti belum tersedianya balai pelatihan atau tempat penampungan yang memadai. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan persoalan ini terus berlarut.
“Memang kita belum punya balai pelatihan atau penampungan yang representatif. Tapi itu bukan alasan untuk tidak bertindak. Penertiban tetap harus dilakukan, sambil pemerintah menyiapkan solusi jangka panjang,” katanya.
Tak hanya itu, Ketua KONI Kota Kendari itu juga menyoroti pola “kucing-kucingan” antara petugas dan anak jalanan. Saat petugas melakukan penertiban, mereka menghilang. Namun, tidak lama kemudian kembali muncul di titik yang sama.
“Ini seperti siklus yang berulang. Begitu ada petugas, mereka hilang. Tapi setelah itu muncul lagi. Artinya, pendekatan yang dilakukan selama ini belum efektif,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mendorong adanya pengawasan yang lebih intensif di titik-titik rawan, terutama di persimpangan lampu merah. Ia bahkan mengusulkan agar Satpol PP diperkuat dengan dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan penertiban berjalan optimal.
“Ke depan, perlu ada langkah lebih tegas. Misalnya, penempatan petugas secara rutin di lampu merah untuk mengimbau sekaligus melarang aktivitas anak jalanan. Ini harus dilakukan secara konsisten,” jelasnya.
Desakan penertiban ini tambahnya juga berkaitan dengan kesiapan Kota Kendari sebagai tuan rumah agenda internasional UCLG ASPAC. Rajab Jinik mengingatkan bahwa wajah kota akan menjadi sorotan tamu-tamu dari berbagai negara.
“Kita harus hati-hati. Jangan sampai saat event internasional berlangsung, anak jalanan justru berhamburan di lampu merah. Ini bisa mencoreng citra Kota Kendari,” bebernya.
Ia optimistis Pemerintah Kota Kendari di bawah kepemimpinan wali kota mampu mempersiapkan penyelenggaraan event tersebut dengan baik. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan anak jalanan harus menjadi bagian dari prioritas.
“Saya yakin Ibu Wali Kota Siska Karina Imran sudah mempersiapkan event ini dengan sangat baik. Tapi persoalan anak jalanan juga harus ditangani serius karena ini menyangkut citra daerah,” katanya.
Lebih jauh, Rajab Jinik menekankan bahwa penanganan anak jalanan tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Kendari semata. Ia mendorong adanya kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra.
“Ini bukan hanya tanggung jawab Pemkot, tetapi juga Pemprov. Karena Kendari adalah ibu kota provinsi dan menjadi cermin bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara. Kolaborasi harus dibangun dengan baik,” ungkapnya.
Dengan demikian ia berharap, dengan langkah yang terintegrasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta aparat terkait, persoalan anak jalanan dapat ditangani secara komprehensif tidak hanya melalui penertiban, tetapi juga pembinaan yang berkelanjutan.
“Yang kita inginkan bukan hanya penertiban sesaat, tetapi solusi yang menyeluruh. Anak-anak ini harus dibina, diarahkan, dan diberi kesempatan untuk masa depan yang lebih baik,” tandasnya. (ADV/JMS).
