KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara daring, Senin 7 September 2026.
TPID Kota Kendari mengikuti rapat tersebut melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wali Kota Kendari. Rakor ini menjadi bagian dari agenda rutin pemerintah dalam memantau perkembangan inflasi serta memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus terus dilakukan secara konsisten. Berdasarkan perkembangan terbaru, inflasi secara year-on-year berada pada angka 2,19 persen, sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di angka 2,08 persen.
Sementara itu, secara month-to-month pada Agustus tercatat kenaikan sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap pergerakan inflasi.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya daging ayam ras, cabai rawit dan beras. Selain sektor pangan, kenaikan juga dipengaruhi sektor pendidikan seiring dimulainya aktivitas sekolah serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, khususnya komoditas perhiasan emas. Di sisi lain, sektor transportasi tercatat mengalami deflasi atau penurunan harga.
Mendagri menekankan pentingnya pemerintah daerah mencermati perkembangan harga berdasarkan kondisi masing-masing wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah intervensi terhadap daerah yang mengalami kenaikan harga komoditas tertentu.
Khusus komoditas beras, data perkembangan harga di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah bersama Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memberikan dukungan pada wilayah yang membutuhkan, termasuk melalui penyaluran beras SPHP atau beras dengan harga terjangkau.
Mendagri juga mengingatkan agar stabilitas harga tetap menjadi perhatian pemerintah. Harga tidak boleh mengalami kenaikan yang terlalu tinggi hingga membebani masyarakat, namun juga tidak boleh turun terlalu rendah karena dapat menyulitkan petani, nelayan, produsen dan pelaku usaha dalam memenuhi biaya operasional.
“Yang harus dijaga adalah stabilitas harga pangan, barang dan jasa. Pangan menjadi yang paling utama karena menyangkut masyarakat luas dan daya beli masyarakat,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut menyoroti pentingnya menjaga pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu komponen terbesar yang menentukan pertumbuhan ekonomi karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah perlu terus dipantau agar anggaran dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Komponen lainnya adalah investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan investasi dinilai dapat membuka lapangan kerja, menambah perputaran modal dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Sementara net ekspor-impor juga menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah didorong untuk terus mendukung pengusaha, produsen dan pelaku UMKM agar mampu meningkatkan daya saing serta berorientasi ekspor.
Pemerintah Kota Kendari melalui TPID terus berkomitmen memperkuat koordinasi dan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan komoditas pangan di daerah.
Keikutsertaan dalam rakor pengendalian inflasi tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Kendari.
