KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Kualitas pelayanan kesehatan yang baik akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk itu pemerintah berkewajiban merealisasikan apa yang menjadi hak masyarakat tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari berharap anggaran untuk pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas keseahatan yang paling dekat dengan masyarakat mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Kendari.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Ashar menilai saat ini anggaran untuk peningkatan kapasitas peralatan Puskesmas di Kota Kendari belum dapat dipastikan hingga saat ini.
Menurut Politisi Partai Golkar ini, penganggaran baru berada dalam tahap gambaran umum yang disusun melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sifatnya masih sementara.
“Secara spesifik, peningkatan kapasitas anggaran Puskesmas secara detail kita belum masuk, karena kemarin baru gambaran umum dalam bentuk KUA-PPAS,” kata La Ode Ashar saat ditemui di DPRD Kota Kendari pada Selasa, 22 Oktober 2024.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Kendari – Kendari Barat ini menjelaskan, pembahasan lebih rinci terkait anggaran ini akan dilakukan pada tahap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari tahun 2025 mendatang.
“Mudah-mudahan kedepannya itu ada anggarannya, kita akan lihat Laporan Kinerja Anggaran (LKA). Kalau LKA-nya ada, Alhamdulillah,” jelasnya.
La Ode Ashar menilai peningkatan kapasitas peralatan kesehatan di Puskesmas sangat penting. Karena mengingat Puskesmas merupakan tempat pelayanan kesehatan.
“Memang Puskesmas ke depannya sudah harus ditingkatkan. Ke depannya kita lihat di pembahasan APBD,” jelasnya.
Ia menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meletakkan kesehatan menjadi salah satu komponen utama dalam pengukuran.
“Makanya pelayanan di Puskesmas harus dimaksimalkan. Sehingga nyambung dengan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari,” jelasnya.
Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan tersebut. Sedangkan tingkat kepuasan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pelayanan.
“Pelayanan prima di bidang kesehatan juga merupakan tugas pokok yang diemban pemerintah. Kinerja pemerintah dapat diukur dari sana,” jelasnya.
Untuk itu, ia berharap kepada pemerintah kota dapat meningkatkan anggaran untuk fasilitas kesehatan agar dapat menunjang kinerja para petugas di Puskesmas.
“Kami harap pemerintah bisa memberikan alokasi yang cukup untuk meningkatkan pelayanan di setiap puskesmas. Baik peningkatan sarana dan prasarana maupun kualitas SDM,” harapnya.
Untuk diketahui, tujuan peningkatan kapasitas Puskesmas adalah untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam berbagai hal, seperti membuat desain dan pesan kesehatan, menggunakan media promosi, menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan meningkatkan komitmen petugas dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
Kegiatan peningkatan kapasitas Puskesmas dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pertemuan peningkatan kapasitas petugas promkes, orientasi integrasi pelayanan kesehatan primer, workshop memantauan mutu.
Peningkatan kapasitas Puskesmas dapat membantu meningkatkan kinerja Puskesmas dan mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri.(ADV)
