Oleh : Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi Partai Golkar (L.M Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum.)
Transformasi ekonomi Kota Kendari pada masa pemerintahan Siska-Sudirman menunjukkan arah pembangunan yang tidak lagi bertumpu pada peran pemerintah semata.
Pemerintahan ini mendorong model pembangunan berbasis kolaborasi multipihak, di mana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bergerak dalam satu kerangka kepentingan bersama.
Memperkuat Ekonomi Lokal Secara Inklusif dan Berkelanjutan
Di bawah kepemimpinan Siska–Sudirman, Pemerintah Kota Kendari memposisikan diri sebagai pengarah dan penghubung kepentingan, bukan sekadar pelaksana program.
Pendekatan ini tercermin dari upaya membangun sinergi aktif dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil dunia usaha, khususnya dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, dan membuka lapangan kerja baru.
Kemitraan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui forum dialog usaha, pendampingan pelaku UMKM, serta fasilitasi akses pasar dan permodalan.
Pemerintah daerah membaca dengan tepat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah hanya akan bergerak cepat jika dunia usaha dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan.
Di sisi lain, pemerintahan Siska–Sudirman juga membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta, termasuk ritel modern dan platform digital.
Kehadiran ritel modern dimanfaatkan sebagai jalur distribusi produk UMKM, sementara teknologi digital didorong sebagai sarana perluasan pasar dan efisiensi usaha.
Langkah ini memperlihatkan keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat dengan cara-cara yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Peran UMKM dan Komunitas Ekonomi Kreatif Menjadi Fondasi Penting Dalam Transformasi ini
Pemerintah tidak memposisikan masyarakat sebagai objek kebijakan, Melainkan sebagai mitra pembangunan. Melalui keterlibatan aktif komunitas, Kebijakan ekonomi tidak berhenti sebagai dokumen administratif, Tetapi hadir dalam bentuk praktik ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu langkah strategis yang patut dicatat adalah penguatan akses pembiayaan UMKM melalui kerja sama dengan koperasi dan lembaga keuangan lokal.
Skema ini bukan hanya membantu pelaku usaha kecil bertahan dan berkembang, tetapi juga menjaga agar perputaran modal tetap berada di Kota Kendari. Pendekatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi daerah yang adil dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, transformasi ekonomi Kota Kendari di era Siska–Sudirman memperlihatkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah bertindak sebagai pengendali arah, dunia usaha sebagai motor pertumbuhan, dan masyarakat sebagai kekuatan utama. Model ini layak dicatat sebagai praktik pembangunan daerah yang realistis, progresif, dan berpihak pada ekonomi rakyat.
