KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dalam rangka penanganan stunting di Kota Kendari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting Kota Kendari tahun 2025-2029.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kota Kendari, Atikasari ini, berlangsung di Ruang Rapat Bappeda Kota Kendari, Rabu 29 Juli 2026.
FGD ini diselenggarakan sebagai langkah awal untuk menghimpun data, masukan, serta menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen RAD Stunting.
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program percepatan penurunan stunting secara terarah, terukur, dan berkelanjutan selama periode 2025–2029.
Dalam arahannya, Atikasari menegaskan bahwa, penyusunan RAD Stunting membutuhkan dukungan data yang akurat dan kolaborasi lintas sektor agar strategi yang dirumuskan benar-benar menjawab tantangan penanganan stunting di Kota Kendari.
“Keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah dan mitra terkait,” ungkapnya.
FGD tersebut melibatkan berbagai instansi, di antaranya BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta sejumlah bidang di lingkungan Bappeda Kota Kendari.
Selain perangkat daerah, kegiatan ini juga menghadirkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi, yakni Dr. Sultan Akbar Toruntju, SKM., M.Kes., Dr. La Banudi, SST., M.Kes., Rasmaniar, SKM., M.Kes., dan Sudarmin, S.Gz., M.Gizi. Kehadiran para akademisi dan tenaga ahli diharapkan dapat memberikan masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan daerah.
Selama diskusi, peserta membahas berbagai aspek yang menjadi fokus intervensi percepatan penurunan stunting, mulai dari penguatan layanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, ketahanan pangan, penyediaan sanitasi dan permukiman yang layak, hingga penguatan edukasi serta komunikasi publik.
Setiap perangkat daerah juga memaparkan peran dan kontribusinya sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung target penurunan prevalensi stunting.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Kendari berharap penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Stunting Tahun 2025–2029 dapat menghasilkan kebijakan yang komprehensif, terintegrasi, dan implementatif. Sinergi lintas sektor yang dibangun diharapkan mampu memperkuat upaya percepatan penurunan stunting sehingga terwujud generasi Kota Kendari yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. (ADV/RBP).
