KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Pemerintah Kota Kendari memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Pangan Kota Kendari Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan di salah satu hotel di Kendari, Rabu 9 September 2026.
Rapat dibuka langsung Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari, Bulog, Polres Kendari, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Siska menegaskan pengendalian harga pangan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan distributor, pedagang, Bulog, aparat penegak hukum, DPRD dan perangkat daerah.
Ia meminta koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar potensi kenaikan harga maupun gangguan pasokan dapat diketahui lebih awal dan segera ditangani sebelum berdampak kepada masyarakat.
“Pemerintah memiliki kewajiban menjaga stabilitas harga, tetapi tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan distributor dan seluruh pihak terkait,” ujar Siska.
Inflasi Kendari 3,66 Persen
Siska mengungkapkan, inflasi tahunan Kota Kendari pada Agustus 2026 tercatat 3,66 persen. Angka tersebut masih relatif terkendali, namun tetap perlu diwaspadai.
Sementara inflasi bulanan tercatat minus 0,37 persen. Faktor transportasi menjadi salah satu penyumbang tekanan terbesar terhadap inflasi Kota Kendari.
Pemerintah daerah menyiapkan langkah intervensi apabila tekanan inflasi terus meningkat.
“Kalau inflasi sudah mencapai 4 persen atau lebih, tentu intervensi perlu dilakukan,” katanya.
Pemkot Kendari juga meminta distributor terbuka menyampaikan kendala terkait pasokan dan distribusi bahan pangan. Langkah tersebut diperlukan agar pemerintah dapat segera mencari solusi dan mencegah terjadinya kelangkaan maupun lonjakan harga.
Penguatan produksi pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan juga didorong sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.
Kebutuhan Telur Capai 100 Ribu Butir Sehari
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian pemerintah adalah telur. Tingginya kebutuhan telur turut dipengaruhi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk memenuhi kebutuhan 39 dapur SPPG, kebutuhan telur diperkirakan mencapai sekitar 89 ribu butir per hari.
Jika ditambah kebutuhan restoran dan masyarakat umum, total kebutuhan telur di Kota Kendari diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu butir setiap hari.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah perlu memastikan pasokan tetap aman agar harga telur tidak melonjak dan membebani masyarakat.
Pemkot Kendari mendorong agar kebutuhan pangan, termasuk telur, dapat dipenuhi melalui distributor dan UMKM lokal. Sinkronisasi kebutuhan MBG dengan pelaku usaha daerah diharapkan turut menggerakkan perekonomian masyarakat.
Stok Beras Aman hingga Dua Tahun
Di sisi lain, stok beras Bulog untuk kebutuhan masyarakat Kota Kendari disebut masih aman. Persediaan tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga sekitar satu setengah sampai dua tahun ke depan.
Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi komoditas pangan lain yang memiliki kebutuhan tinggi di masyarakat.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara rutin melakukan pemantauan harga berbagai komoditas di pasar. Pemantauan melibatkan sejumlah unsur, termasuk BPS, aparat penegak hukum dan Bulog.
Data harga harian tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melakukan intervensi apabila ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar.
Pertumbuhan Ekonomi Kendari Capai 7,78 Persen
Siska juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Kendari pada Triwulan I 2026 yang mencapai 7,78 persen dan menempatkan Kendari di posisi ketiga secara nasional.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, distributor dan berbagai pemangku kepentingan.
Karena itu, pengendalian harga pangan harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Koordinasi ini harus menghasilkan langkah konkret yang bisa dilaksanakan. Kita ingin stabilitas pangan terjaga, inflasi terkendali, dan masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” tegas Siska.
Pemkot Kendari berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Bulog, distributor, UMKM, aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat untuk menghadapi potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga pangan.
