KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar rapat tindak lanjut pembahasan rancangan lambang satuan Brigade Infanteri (Brigif) dan Yonif Teritorial Pembangunan (TP) tahap IV tahun anggaran 2026 serta tahap VII tahun anggaran 2027 di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) 1417 Kendari.
Rapat tersebut digelar diruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Kantor Balaikota Kendari ini dipimpin langsung oleh Sekda Kota Kendari Amir Hasan, Jumat 25 September 2026.
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut surat Komandan Kodim 1417/Kendari tanggal 20 September 2026 tentang permohonan usul lambang satuan Brigif TP dan Yonif TP. Dalam pembahasan tersebut, Sekda Amir Hasan mengusulkan pembentukan tim kecil yang melibatkan unsur Kodim 1417/Kendari dan pihak terkait untuk bersama-sama mengkaji rancangan lambang, termasuk nama dan bentuk yang akan digunakan.
Sekda Kota Kendari Amir Hasan mengatakan, pembahasan tersebut perlu dilakukan secara cermat karena penetapan nama maupun lambang tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Sekda menyebut, rancangan yang telah disampaikan pihak Kodim juga perlu dikonsultasikan dengan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta melalui kajian sejarah dan budaya sebelum nantinya diseminarkan.
“Kita melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk mencari formulasi dan bentuk yang tepat. Nantinya hal ini akan kita seminarkan karena tidak mudah dan tidak bisa diputuskan secara sembarangan,” kata Sekda Amir Hasan.
Sekda berharap proses kajian dapat dilakukan secara cepat dan, apabila memungkinkan, telah menghasilkan rumusan awal pada pekan berikutnya.
Dalam rapat tersebut, Dr. Basrin Melamba, S.Pd., M.A. turut memberikan masukan terkait aspek sejarah, budaya, nama tokoh, serta penggunaan simbol pada rancangan lambang. Menurutnya, terdapat sejumlah unsur dalam rancangan yang masih perlu diperbaiki, terutama berkaitan dengan pemilihan nama dan penggunaan simbol agar memiliki dasar sejarah dan makna yang jelas.
Basrin menjelaskan, pemilihan nama perlu mempertimbangkan sejumlah aspek, di antaranya tidak menimbulkan kontroversi, memiliki keterkaitan dengan sejarah daerah, dikenal masyarakat, serta mempunyai kontribusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyarankan agar terlebih dahulu dihimpun sekitar lima alternatif nama untuk dikaji lebih lanjut sebelum menentukan bentuk dan model lambang.
Selain itu, penggunaan nama Laiwoi juga dinilai perlu dikaji lebih mendalam dengan merujuk pada berbagai literatur sejarah, termasuk sumber-sumber asing dan Belanda. Beberapa nama yang sempat muncul dalam pembahasan, antara lain Sangia, Sangia Inanto, Sebuah Yusuf, serta sejumlah tokoh lainnya.
Basrin menekankan pentingnya kajian terhadap hubungan setiap nama dengan sejarah, sistem pertahanan dan keamanan, maupun perkembangan wilayah Kerajaan Konawe dan daerah sekitarnya.
Pemkot Kendari bersama Kodim 1417/Kendari dan perangkat daerah terkait selanjutnya akan mengumpulkan bahan sejarah serta menyusun alternatif nama untuk dibahas kembali.
Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan nama dan rancangan lambang yang memiliki landasan sejarah, budaya, dan makna yang kuat serta dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Pembahasan lanjutan juga akan melibatkan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelum rancangan tersebut diseminarkan. (ADV/FR).
