KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dalam rangka upaya menjaga daya beli masyarakat dan angka inflasi di Kota Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari berkolaborasi bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM).
Pelaksanaan GPM tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi di Kota Kendari.
Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 tersebut berlangsung selama dua hari, 11–12 September 2026, di Kawasan Eks-MTQ Kota Kendari, tepatnya di depan Kantor Wali Kota Kendari, Jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Kecamatan Mandonga.
Gerakan Pangan Murah secara resmi dibuka oleh perwakilan Kejati Sultra, Agus Sudiarto, S.H., M.H., dan turut dihadiri Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., bersama jajaran Kejaksaan Negeri Kendari, Bulog Wilayah Sultra, Bank Indonesia Perwakilan Sultra, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, PT Midi Utama Indonesia Tbk, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini merupakan langkah nyata pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat, menjaga daya beli, serta menekan laju inflasi melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok,” ujar Siska.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2026 Pemerintah Kota Kendari telah melaksanakan dan memfasilitasi Gerakan Pangan Murah sebanyak 110 kali. Sementara pada 2025, kegiatan serupa telah digelar sebanyak 120 kali.
Selain menggelar pasar pangan murah, Pemkot Kendari bersama Forkopimda dan instansi terkait juga rutin melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di 14 pasar yang tersebar di Kota Kendari.
Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Berdasarkan perkembangan inflasi daerah, inflasi Kota Kendari pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,66 persen. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi fluktuasi biaya transportasi dan distribusi barang dari luar daerah.
Di sisi lain, Siska menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Kendari menunjukkan capaian positif. Berdasarkan rilis Kementerian Dalam Negeri, pertumbuhan ekonomi Kota Kendari mencapai 7,78 persen, yang menempatkan daerah ini sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama pemerintah daerah, Forkopimda, instansi terkait, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.
Sementara itu, perwakilan Kejati Sultra, Agus Sudiarto, mengatakan Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu bentuk bakti Kejaksaan kepada masyarakat, khususnya melalui penyediaan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah kebutuhan pokok, di antaranya beras SPHP dari Bulog, gula pasir, dan Minyakita. Selain itu, turut dilakukan penyerahan voucher kepada masyarakat.
Pemkot Kendari berharap kolaborasi bersama Kejati Sultra, Bulog, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan berbagai pihak lainnya dapat terus diperkuat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kendari.
Gerakan Pangan Murah ini pun diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan ke-81, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
