KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Gelombang ketidakpuasan terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara (Sultra) kian membesar dan mendapat desakan dari pengurus pengurus cabang (Cabor) se Sultra.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sultra, La Sawali didampingi Ketua Porserosi Separu Roda Sultra, Risal dan Sekretaris Umum Akuatik Sultra, Zulfikar saat konfernsi pers di Kota Kendari, Kamis 22 Mei 2025.
Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia, La Sawali mengatakan, sebelumnya puluhan pengurus daerah Cabor mendapat undangan untuk menghadiri rapat koordinasi di Koni Sultra yang ditandatangani langsung Alfian Taufan Putra sebagai Ketua. Namun dalam rapat tersebut hanya beberapa Cabor yang hadir
“Kita sangat bersyukur mendapat undangan dari Koni Sultra dan berkesempatan langsung melakukan pertemuan dengan Ketua Koni untuk menyampaikan berbagai keluhan termaksud arahan dari Koni Pusat,” kata La Sawali.
Kemudian, La Sawali sangat menyayangkan ketidakhadiran Ketua Koni Sultra Alfian Taufan Putra, karena sudah mengundang untuk rapat yang dihadiri puluhan pengurus Cabor yang ada di Sultra.
“Artinya beliau ini tidak menghargai kita, dia yang mengundang kami. Betul-betul Ketua Koni ini tidak menghargai anggotanya dan mengabaikan intruksi dari KONI Pusat,” jelasnya.
Lanjut dia, sebanyak 42 Cabor dan Koni kabupaten kota se Sultra secara terbuka menyuarakan mosi tidak percaya kepada Ketua KONI Sultra Alfian Taufan Putra dan jajarannya.
Desakan itu didasarkan pada kinerja yang dinilai buruk, tidak transparan, serta minim koordinasi dalam mempersiapkan kontingen Sultra menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
Kemudian, ia mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, tidak ada rapat kerja KONI Sultra, padahal agenda tersebut merupakan kewajiban organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Sejak kepengurusan yang baru ini berjalan, tidak ada satu pun rapat kerja yang dilaksanakan. Padahal itu adalah forum strategis untuk menyusun program dan menyamakan persepsi antar cabor menjelang PON,” bebernya.
Lebih jauh, ia menyoroti persoalan transparansi anggaran, termasuk tidak adanya kejelasan soal dana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV yang digelar di Baubau dan Buton pada 2022 lalu. Menurutnya, sejumlah cabor hingga kini tidak mengetahui rincian pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut.
“Kami hanya mendengar bahwa anggaran Porprov sudah dicairkan, tapi kami tidak pernah tahu berapa besarannya dan digunakan untuk apa saja. Ini tidak sehat bagi organisasi besar seperti KONI,” tegasnya.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengurus cabor menyatakan telah mengajukan permintaan ke KONI Pusat untuk segera menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa sebagai langkah penyelamatan organisasi.
“Permintaan Musdalub ini bukan inisiatif perorangan, tapi suara kolektif dari 42 cabor. Dan ini juga sudah dikomunikasikan ke KONI Pusat, yang pada prinsipnya memberikan lampu hijau agar segera digelar,” jelas La Sawali.
Ia menambahkan, Musdalub dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, menunggu proses verifikasi administrasi dan pemenuhan syarat formal dari KONI Pusat. Jika proses berjalan lancar, maka Sultra akan segera memiliki kepengurusan KONI yang baru, yang diharapkan mampu menyatukan kekuatan dan mempercepat persiapan menuju PON XXI.
“PON tinggal beberapa bulan lagi. Kalau KONI dibiarkan terus begini, kita tidak hanya kehilangan prestasi, tapi juga kehilangan kepercayaan dari para atlet dan masyarakat,” tandasnya.
