KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penerimaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari kepada DPRD Kota Kendari untuk dibahas.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto, S.T., yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Kendari Rizky Brilian Pagala, S.Ars., berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Kota Kendari.
Rapat paripurna tersebut juga diikuti langsung Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M., Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, S.E., dan juga para unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Kendari, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot Kendari dan Anggota DPRD Kota Kendari Senin, 30 Maret 2026.
Ketua DPRD Laode Muhammad Inarto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian yang diraih Pemerintah Kota Kendari dalam tahun 2025, yang menunjukkan tren positif di berbagai sektor pembangunan meskipun harus menghadapi tantangan signifikan terutama terkait pengangguran di Kota Kendari.
“Kami dengan senang hati menerima LKPJ Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Kendari. Secara umum, capaian yang disampaikan menunjukkan perkembangan yang positif – mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi yang stabil, hingga kemajuan dalam pelayanan publik yang semakin baik,” kata Laode Muhammad Inarto.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar ini menambahkan, Meskipun terdapat tren yang menguntungkan, DPRD menyadari bahwa masih ada tantangan besar yang harus diatasi bersama, terutama dalam mengatasi angka pengangguran yang masih menjadi perhatian utama.
“Kita patut bersyukur dengan berbagai pencapaian yang telah diraih, namun kita juga tidak bisa mengabaikan tantangan yang ada. Angka pengangguran, terutama di kalangan kaum muda, menjadi fokus utama kita untuk bersama-sama mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,” jelas Inarto.
Orang nomor tiga di Kota Kendari ini juga mengungkapkan harapannya agar capaian yang telah dicapai dapat menjadi dasar untuk melangkah lebih jauh dalam tahun-tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap hasil kerja pemerintah daerah selama tahun 2025 ini dapat menjadi landasan yang kokoh untuk merencanakan program-program pembangunan di masa depan. DPRD siap menjadi mitra yang aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, juga memaparkan berbagai capaian serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk upaya penyerapan tenaga kerja melalui program-program ekonomi kreatif dan pengembangan sektor UMKM.
Tak hanya itu, Siska juga merincikan realisasi pendapatan daerah Kota Kendari tahun 2025 mencapai lebih dari Rp1,5 triliun atau sekitar 90,5 persen dari target.
Rinciannya meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp409,56 miliar (81,50%)
Pendapatan transfer: Rp1,13 triliun (96,40%)
Pendapatan lain-lain yang sah: Rp34,45 miliar (97,23%)
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,49 triliun atau 89,43 persen, terdiri dari:
Belanja operasional: Rp1,23 triliun (94,07%)
Belanja modal: Rp260,93 miliar (72,51%)
Untuk pembiayaan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran terealisasi sebesar 100 persen.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Meningkat Dari sisi makro ekonomi, Kota Kendari menunjukkan kinerja positif.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 5,16 persen, meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 4,81 persen.
Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan menjadi 86,36 poin, menempatkan Kota Kendari pada peringkat ke-6 secara nasional.
Pendapatan per kapita masyarakat meningkat menjadi Rp85,16 juta per tahun, dari sebelumnya Rp80,97 juta pada tahun 2024.
Selain itu, Tingkat kemiskinan menurun dari 4,23% menjadi 4,18%, Gini rasio turun dari 0,36 menjadi 0,35, Inflasi terkendali di angka 2,96%.
Namun demikian, tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dari 5,67% menjadi 5,94%, yang menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kota Pada sektor infrastruktur, Pemkot Kendari telah melakukan:
Peningkatan dan rehabilitasi jalan sepanjang 20,98 km (23 ruas jalan)
Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 32,58 km Penanganan kawasan kumuh menjadi 534,11 hektare (13,16%)
Pembangunan drainase sepanjang 10,65 km, Revitalisasi sungai dan ruang terbuka hijau.
Selain itu, pembangunan gedung Dinas Perhubungan dan layanan perpustakaan juga dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Tantangan dan Program Prioritas 2026.
Setelah menerima dokumen LKPJ secara resmi dalam Rapat Paripurna, DPRD Kota Kendari akan segera melakukan serangkaian langkah tindak lanjut untuk mengkaji laporan tersebut secara mendalam. Sebagaimana telah ditetapkan, proses selanjutnya akan meliputi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang akan melakukan analisis mendetail terhadap setiap capaian dan program yang telah dilaksanakan.
Setelah melalui tahapan analisis dan verifikasi, hasil kajian akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi yang akan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan program kerja pemerintah daerah pada tahun berikutnya. (ADV/JMS).
