KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kendari, Adriana Musaruddin, mengikuti kegiatan Zoom Launching pembentukan 11 Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda dan 22 Satuan Reserse PPA dan PPO Polres, yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Tenggara dan dipusatkan di Mapolda Sultra, Rabu 21 Januari 2026.
Kegiatan nasional tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, buruh, serta kelompok rentan lainnya di seluruh wilayah Indonesia.
Peluncuran ini dilaksanakan secara serentak dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah serta unsur terkait melalui daring.
Penandatanganan MoU antara Polri dan KemenP2MI juga dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan, agar terhindar dari praktik perdagangan orang dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
Pembentukan Ditres PPA dan PPO di 11 Polda serta Satres PPA dan PPO di 22 Polres ini didasarkan pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta beberapa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Polri.
Melalui pembentukan satuan khusus ini, Polri diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum secara cepat dan tepat.
Pemerintah Kota Kendari menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut dan siap bersinergi dengan jajaran kepolisian serta instansi terkait lainnya dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi perempuan, anak, serta seluruh lapisan masyarakat.
