KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Dalam rangka pengendalian inflasi di wilayah Kota Kendari, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari.
Pelaksanaan High Level Meeting tersebut digelar diruang rapat Wakil Wali Kota Kendari, Kamis 8 Oktober 2026.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman itu membahas perkembangan inflasi Kota Kendari September 2026 sekaligus langkah strategis pengendalian inflasi, khususnya terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
Pertemuan dipimpin Wakil Wali Kota Kendari Sudirman didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi, dan diikuti para asisten, kepala OPD dan kepala bagian lingkup Pemerintah Kota Kendari, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait, di antaranya Bulog, BPS, Kadin, Bea Cukai, KSOP, Pelindo dan Perumda.
Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia memaparkan sejumlah komoditas yang memberikan tekanan terhadap inflasi Kota Kendari. Untuk inflasi bulanan September 2026, komoditas penyumbang antara lain cabai rawit, ikan layang, kangkung, ikan teri dan bayam.
Sementara secara tahunan, beberapa komoditas yang menjadi perhatian di antaranya angkutan udara, emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, bensin dan telepon seluler.
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil dapat menjawab kondisi masyarakat.
“Kalau kita mencari solusi di meja ini, memang kita harus turun ke lapangan. Karena semua harga itu ada di lapangan. Kalau kita tidak turun ke lapangan, itu tidak akan bisa berhasil dengan baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 kilogram dan BBM.
Untuk LPG 3 kilogram, pemerintah mendorong agar harga di tingkat pangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperkuat pengawasan melalui pemerintah kecamatan dan kelurahan.
“Kita wajibkan pangkalan itu Rp20.000. Lebih dari itu, tidak susah kami membuat pangkalan baru,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Edwin Permadi menekankan pentingnya pengendalian inflasi yang dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui penguatan produksi pangan daerah.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melakukan intervensi ketika harga komoditas sudah mengalami kenaikan, tetapi perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh hari.
“Kita jangan menjadi pemadam kebakaran. Ketika harga sedang tinggi baru kita pusing. Seharusnya tindakan lanjutnya setiap tahun sama,” jelas Edwin.
Ia juga mendorong penguatan sektor pertanian, khususnya komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi seperti cabai, termasuk melalui dukungan terhadap kelompok tani, irigasi dan ketersediaan air.
Selain pangan, angkutan udara dan beras juga menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi. Bank Indonesia mendorong koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mencari langkah efisiensi yang dapat membantu menekan harga tiket serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras.
Setelah pemaparan dari Bank Indonesia, pertemuan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipimpin Asisten II Sekretaris Daerah Kota Kendari. Diskusi membahas langkah konkret lintas sektor dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Melalui High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen memperkuat sinergi dan langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat Kota Kendari. (ADV/FR).
