KENDARI, INFORMASISULTRA.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari LM Rajab Jinik D, S.Sos., M.Hum. menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Kota Kendari provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurut Rajab Jinik, Refleksi akhir tahun 2024 Kota Kendari dihadapkan banyak persoalan yang setiap tahunya harus kita perbaharui dan kembangkan sehingga nantinya bisa teratasi, masalah tersebut diantaranya adalah banjir, kesemrawutan pembangunan yang ada di Kota Kendari dan terakhir adalah masalah sampah yang kian tak ada habisnya di Kota berjuluk “Kota Lulo” ini.
“Refleksi akhir tahun ini tentunya sangat penting sekali untuk bagaimana meningkatkan kita untuk menghadapi tahun 2025 nanti, dan penting adanya kolaborasi, komunikasi dan diskusi mendalam antara masyarakat, pemerintah dan seluruh stekholder yang ada di Kota Kendari sehingga bisa melahirkan solusi terkait persoalan yang itu itu saja di Kendari,” kata Rajab Jinik saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 31 Desember 2024.
Rajab Jinik mengulas, Terkait persoalan kesemrawutan yang terjadi di Kota Kendari memang perlu adanya ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah kota (Pemkot) Kendari untuk kemudian melakukan penataan ulang dan merapikan ulang terhadap apa yang menjadi pelanggaran tata ruang yang ada di Kota Kendari seperti badan jalan yang sudah dipenuhi dengan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Tidak hanya itu kita juga melihat ada bangunan milik masyarakat yang juga berkesinambungan terjadi banjir yang ada di Kota Kendari, saya kasih contoh misalnya drainase yang menjadi kewenangan Pemkot Kendari ditutup oleh mereka untuk keindahan bangunan atau rumah mereka dan ini harus menjadi perhatian sehingga bisa melahirkan ketegasan oleh Pemkot Kendari sehingga Perda yang telah kami godok di DPRD harus bisa dijalankan sesuai dengan peruntukannya,” ucap Rajab.
Kemudian Rajab kembali mengulas terkait persoalan sampah di Kota Kendari, sampah merupakan masalah yang terjadi di Kota Kendari selama bertahun-tahun dan memang sangat membutuhkan kesadaran masyarakat karena seberapa kuat pemerintah Kota Kendari bersama DPRD Kota Kendari yang menjadi penyelenggara pemerintah harus menyelesaikan masalah sampah sendirian.
“Untuk itu ditahun 2025 kita minta kepada masyarakat Kota Kendari untuk sadar dan kalaupun kesadaran tersebut tidak muncul juga maka kami akan buat peraturan daerah (Perda) yang memang wajib untuk dijalankan oleh Pemkot Kendari agar masalah sampah yang sudah bertahun-tahun terjadi di kendari ini bisa segera terselesaikan,” ujar Rajab.
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, Persoalan sampah harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Kota Kota besar yang ada diindonesia sehingga masalah tersebut mampu tertangani dengan baik, dirinya melihat kinerja DLHK Kota Kendari terlalu besar mengelola sampah di Kota Kendari memang harus dipisahkan antara regulator dan operator.
“Kami di DPRD Kota Kendari sudah sering mendorong ini bahwa seharusnya yang mengelola sampah itu diserahkan ke kecamatan yang berkolaborasi dengan pihak kelurahan untuk mempersempit pengelolaan sampah sehingga ini bisa efektif, karena jujur saja DLHK tidak cukup sumber dayanya dan kalau kita lihat di Kota besar DLHK itu hanya menjadi regulator sedangkan kelurahan dan kecamatan sebagai operator didalam mengelola sampah,” ungkapnya.
Kendati demikian Rajab juga berharap agar pemimpin kedepan baik itu Pj. Wali Kota Kendari maupun juga Wali Kota definitif bisa memberikan kebijakan yang lebih baik sehingga memberikan dampak perubahan ke depan untuk persoalan yang terjadi di Kota Kendari.
